NTB TANGGUH DAN MANTAP DENGAN KAMPUNG SIAGA BENCANA

Oleh : Marsa Gipta Juliana

Ring of Fire atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Cincin Api adalah sebutan
untuk sebuah area yang luas dengan keberadaan 75% gunung api di dunia dan asal 90% gempa
bumi besar yang pernah terjadi di dunia ini. Maka, sebagai salah satu wilayah yang terletak di
area Ring of Fire, merupakan hal yang wajar bila negara Indonesia rentan terhadap berbagai
fenomena bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus dan tsunami.

Provinsi Nusa Tenggara Barat juga termasuk dalam area Ring of Fire dengan potensi
bencana yang cukup tinggi. Menurut data dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada akhir 2018 terdapat 68 gunung api
aktif yang berada di Indonesia dan dua diantaranya berada di Nusa Tenggara Barat yaitu
Gunung Rinjani dan Gunung Tambora yang bisa kapan saja memuntahkan laharnya.

Selain itu, tentu kita tidak lupa terhadap gempa tektonik yang mengguncang Pulau
Lombok dan sebagian Pulau Sumbawa pada bulan Juli-Agustus tahun 2018 lalu, dengan jumlah
gempa susulan sebanyak lebih dari 1000 kali. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwonugroho, menyebutkan setidaknya
ada 564 korban meninggal dunia yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara
Barat setelah gempa terakhir dengan kekuatan 6,9 SR. Sementara itu, dari data yang sama yang
dilansir melalui Kompas.com diketahui terdapat 1.584 korban yang menderita luka-luka,
167.961 rumah dilaporkan mengalami kerusakan hingga menyebabkan 417.529 korban harus
mengungsi, ditambah dengan rusaknya fasilitas-fasilitas umum seperti jalan dan jembatan,
sekolah, rumah ibadah, dan fasilitas kesehatan menyebabkan kerugian materil yang sangat
besar.

Kerentanan fisik dominan dalam bentuk infrastruktur yang belum memenuhi kriteria
konstruksi tahan gempa maupun bencana lainnya, ditambah dengan kerentanan dalam sosial
masyarakat yang belum memahami seluk beluk mitigasi bencana seperti Standar Operasional
Prosedur (SOP) penanggulangan bencana yang baik dan benar layaknya sebuah pernyataan
bahwa kita belum siap dalam menghadapi bencana. Berdasarkan berbagai persoalan tersebut,
selain dibutuhkan kebijakan politis untuk mulai membangun fasilitas yang tahan terhadap
gempa, tentu menjadi penting untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiap-siagaan
masyarakat dalam respon menghadapi berbagai bentuk bencana alam. Pemerintah Provinsi yang bekerjasama dengan Kementerian Sosial akhirnya mencanangkan program Kampung Siaga
Bencana di Nusa Tenggara Barat.

Kampung Siaga Bencana yang merupakan program unggulan dari Kementerian Sosial
turut masuk menjadi salah satu program unggulan dari Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Nusa Tenggara Barat, Dr. Zulkiflimansyah, S.E., M. Sc dan Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd,
yang terpatri pada misi pertama yaitu NTB Tangguh dan Mantap untuk mencapai visi
Mewujudkan NTB yang Gemilang. Adapun misi Tangguh dan Mantap memang fokus terhadap
infrastruktur dan mitigasi bencana, dan penempatan misi ini di nomor pertama menjelaskan
urgensi substansi dari program-program unggulan di dalamnya.

Pembentukan Kampung Siaga Bencana membutuhkan dukungan dari berbagai pihak
salah satunya adalah BNPB yang menentukan wilayah-wilayah rawan bencana sebagai lokasi
yang cocok untuk dibentuknya Kampung Siaga Bencana tersebut. Desa Poto Tano misalnya,
yang merupakan lokasi pertama dibentuknya Kampung Siaga Bencana pada bulan Oktober
2018, kemudian disusul dengan pembentukan di Kota Mataram pada bulan November di tahun
yang sama. Selanjutnya, diharapkan pemerintah dan pihak terkait terus menganalisa daerah
mana saja di NTB yang memerlukan pembentukan Kampung Siaga Bencana berdasarkan
potensi rawan bencananya.

Kenyataan bahwa pemerintah tidak bisa berjalan sendirian dalam memaksimalkan
penanggulangan bencana, mengharuskan setiap elemen masyarakat berperan aktif, karena
masyarakat-lah yang mengerti kondisi daerah yang mereka tinggali. Konsep Kampung Siaga
Bencana yang tidak hanya mengandalkan banyak komunitas melainkan pembentukan tim
khusus Kampung Siaga Bencana yang melibatkan masyarakat secara langsung, yang kemudian
dilatih dengan baik secara teori maupun simulasi terkait dengan apa saja yang perlu dilakukan
dalam menghadapi bencana. Kegiatan Penyuluhan, Latihan Keterampilan Evakuasi, Manajemen
Shelter, Distribusi Logistik atau Dapur Umum, Pelayanan Dukungan Psikososial, serta Kegiatan
Simulasi dan Pemberian Bantun Logistik Persediaan untuk Kampung Siaga Bencana tersebut
merupakan beberapa agenda kegiatan yang harus dilaksanakan ketika pembentukan Kampung
Siaga Bencana.

Provinsi Nusa Tenggara Barat mungkin membutuhkan waktu untuk menjadi wilayah
yang benar-benar tangguh dan mantap, tetapi hal tersebut bukan sesuatu yang tidak mungkin
diwujudkan bila ada sinergi antara pemerintah, masyarakat dan lembaga-lembaga terkait.